.jpeg)
.jpeg) |
| Gambar Ilustrasi |
DINAMIS NEWS | SELAYAR - Sejumlah warga Desa Bontotangnga, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar, mulai mempertanyakan kejelasan keberadaan dan aktivitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bontotangnga yang hingga kini dinilai tidak transparan dalam pengelolaan dana serta aset desa.
Sejak dibentuk beberapa tahun lalu, BUMDes yang diharapkan menjadi penggerak ekonomi masyarakat desa itu belum menunjukkan hasil nyata. Tidak hanya kegiatan yang tak jelas, laporan pertanggungjawaban keuangan pun tidak pernah dipublikasikan secara terbuka.
“Selama ini kami tidak tahu apakah BUMDes masih berjalan atau sudah berhenti. Tidak ada papan informasi, tidak ada laporan, padahal dulu sempat ada penyertaan modal cukup besar dari dana desa,” ungkap ZN, salah seorang warga Desa Bontotangnga, Kamis (30/10/2025).
Menurut ZN, bukan hanya kegiatan BUMDes yang tidak jelas, tetapi juga aset desa berupa usaha pembuatan tahu yang sempat digagas pemerintah desa melalui dana penyertaan modal. Hingga kini, kata dia, tidak ada kejelasan mengenai pengelolaan, keuntungan, maupun pemanfaatan hasil usaha tersebut.
“Usaha pembuatan tahu itu dulu katanya jadi program andalan BUMDes. Tapi sekarang tidak jelas apakah masih berjalan atau tidak, dan ke mana hasil keuntungannya. Tidak ada laporan, semua seolah diam,” tambah ZN dengan nada kecewa.
Di saat yang sama, salah satu pengurus BUMDes Bontotangnga yang enggan disebutkan namanya juga mengungkap adanya pencairan anggaran Ketapang sebesar Rp128 juta yang diduga tidak sesuai dengan struktur dan mekanisme BUMDes.
“Memang ada pencairan dana Ketapang sekitar 128 juta. Tapi prosesnya tidak melibatkan struktur BUMDes secara penuh. Kami pun tidak tahu alur pastinya seperti apa,” ujar sumber tersebut dengan nada hati-hati.
Pernyataan ini semakin memperkuat dugaan adanya ketidakteraturan dalam pengelolaan keuangan BUMDes Bontotangnga, yang seharusnya dijalankan berdasarkan prinsip musyawarah, transparansi, dan akuntabilitas.
Hingga berita ini tayang, pihak pemerintah Desa Bontotangnga maupun pengurus resmi BUMDes belum memberikan keterangan resmi mengenai kejelasan operasional dan penggunaan dana tersebut. (Tim)
.jpg)
