.jpeg)
DINAMIS NEWS | LUWU UTARA – Proyek rehabilitasi jaringan irigasi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Kecamatan Tanah Lili, Luwu Utara, menjadi sorotan tajam dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) LIRA. Sorotan utama mengarah pada ketidaktransparanan anggaran karena papan informasi proyek tidak mencantumkan nominal, serta dugaan pengerjaan yang asal-asalan dan di bawah standar kualitas.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar terkait akuntabilitas penggunaan dana publik dan kualitas hasil pekerjaan.
Temuan Investigasi: Pemasangan Batu di Air dan Minim Molen
Dari hasil investigasi langsung LSM LIRA, Iwan, di beberapa titik lokasi pekerjaan, ditemukan sejumlah kejanggalan serius.
"Saya mendapatkan informasi dari warga kalau ada pekerjaan proyek rehabilitasi irigasi yang bersumber dari APBN diduga dikerjakan asal-asalan. Saya cek langsung ke lokasi, ternyata memang betul apa yang dikatakan warga," ucap Iwan, Minggu (19/10/2025).
Kejanggalan yang paling disoroti adalah pemasangan batu yang dilakukan saat lokasi masih terendam air, yang dinilai tidak sesuai prosedur dan berpotensi mengurangi kualitas hasil pekerjaan hingga menyebabkan kegagalan konstruksi.
"Pemasangan batu di bawah air berisiko menciptakan ruang kosong atau ketidakstabilan struktur, sehingga bisa merusak atau memengaruhi masa pakai irigasi. Selain itu, para pekerja saat mencampur semen dan pasir terlihat tidak menakar dengan benar saat memasukkannya ke molen," ungkap Iwan.
Selain itu, Iwan juga menyoroti pembagian pekerjaan menjadi beberapa titik yang diborongkan (subkontrak). Dari seluruh titik pekerjaan, ia hanya menemukan satu titik yang menggunakan mesin molen.
"Kontraktor membagi pekerjaan menjadi beberapa bagian untuk diborongkan, sementara hanya satu titik yang menggunakan molen. Penggunaan molen secara teknis penting untuk menghasilkan hasil kerja yang lebih homogen, kuat, dan tahan lama. Tanpa alat ini, hasil pekerjaan dikhawatirkan kurang berkualitas," tambahnya.
Desakan Pengawasan kepada DPRD Luwu Utara
Melihat temuan tersebut, Iwan mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu Utara untuk segera melakukan kunjungan kerja dan pengawasan langsung.
"Saya meminta agar DPRD Kabupaten Luwu Utara bisa melakukan kunjungan kerja untuk melihat langsung pekerjaan ini, walaupun anggarannya bersumber dari APBN. Salah satu fungsi DPRD adalah pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan yang dibiayai APBN di daerah," tegas Iwan.
Saat dikonfirmasi di lokasi, pengawas pekerjaan di salah satu titik proyek memberikan respons yang memperkuat dugaan minimnya transparansi dan pengawasan.
"Nanti kami usulkan ke bos kami. Saya di sini cuman pekerja, hanya posisi saya sebagai pengawas yang dipercayakan oleh bos saya yang punya proyek," kata pengawas tersebut, yang tidak menyebutkan namanya.
Mengenai hilangnya nominal anggaran pada papan proyek, pengawas tersebut mengaku tidak tahu-menahu. "Terkait kenapa papan proyek yang tidak ada tertulis nilai anggaran, saya juga tidak tahu karena memang sudah seperti itu yang sudah ada untuk dipasang," ujarnya.
Pengawas itu juga membenarkan bahwa pengawas di lokasi proyek dibagi-bagi, sesuai dengan item pekerjaan yang diborongkan. "Kalau pengawas bukan cuma saya. Ada beberapa orang dari masing-masing item pekerjaan yang diborongkan oleh bos saya. Saya pengawas di lokasi titik ini yang ada molennya," tutupnya.
.jpg)
