.jpeg)
.jpeg)
DINAMIS NEWS | SELAYAR - Sejumlah warga Pulau Rajuni, Kecamatan Takabonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar, menyuarakan harapan adanya pergantian bidan desa. Mereka menilai langkah tersebut penting guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Pustu serta memastikan masyarakat pulau mendapatkan layanan gratis sesuai ketentuan BPJS.
Pelayanan kesehatan di anggap tidak kompatibel karena selama ini, masyarakat justru memilih membeli obat langsung ke rumah bidan karena dinilai lebih manjur dibandingkan obat yang tersedia di Pustu.
“Kalau mau obat, kami tidak ke Pustu, tapi ke rumah bidan untuk beli obat. Katanya orang-orang di sini, obat yang dibeli lebih bagus daripada yang di Pustu. Tapi kalau beli di rumah bidan, kartu BPJS tidak berlaku,” ungkap salah seorang warga.
Warga tersebut juga menanggapi isu pengumpulan tanda tangan yang disebut-sebut bertujuan mengembalikan bidan Piani untuk bertugas kembali di Pulau Rajuni. Menurutnya, langkah itu tidak perlu dilakukan.
“Kalau memang pelayanannya baik, pasti warga mau. Coba tanyakan saja ke Pak Desa atau Kepala Sekolah yang kami anggap sebagai orang tua kami. Tidak usah ke masyarakat bawah yang gampang dipengaruhi dan ditakut-takuti,” ujarnya.
Di ketahui menyusul kejadian meninggalnya ibu dan anak warga pulau Tarupa di tempat praktek Bidan M di Rajuni sejumlah kabar miring terkait aktivitas pelayanan kesehatan di Pulau Rajuni menyeruak ke ruang publik
Kendati kemudian diketahui bahwa suami dari istri dan anak yang meninggal warga asal Pulau Tarupa kemudian dibuatkan satu pernyataan tidak keberatan atas meninggalnya istri dan anak dalam rahimnya di tempat praktek sang bidan, namun menjadi catatan hitam pada praktek pelayanan kesehatan di wilayah Kepulauan yang sampai saat ini belum dapat diperbaiki oleh pemerintah kabupaten.
Ia berharap bidan yang bersangkutan tidak lagi dikembalikan bertugas di Pulau Rajuni, atau cukup ditempatkan di kampung halamannya. Warga menginginkan adanya bidan pengganti agar masyarakat tidak lagi harus membeli obat secara mandiri maupun menanggung biaya persalinan yang mahal.
Masyarakat Pulau Rajuni berharap pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan tersebut dapat berjalan sebagaimana di daerah perkotaan, di mana seluruh proses pelayanan, termasuk persalinan, dapat diakses secara gratis melalui program BPJS Kesehatan.
.jpg)
