.jpeg)
SELAYAR, DINAMISNEWS - Suara kekecewaan mulai mengeras dari Dusun Patori. Di tengah wacana efisiensi anggaran yang digaungkan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, warga justru melihat adanya kebijakan yang dinilai bertolak belakang dengan kebutuhan di lapangan.
Bagi masyarakat Patori, efisiensi seharusnya berarti menahan belanja yang tidak mendesak dan mengalihkan anggaran pada kebutuhan dasar. Namun yang mereka saksikan berbeda. Pengadaan mobil dinas dengan nilai fantastis serta agenda kunjungan kerja ke sejumlah kecamatan pulau dianggap tidak sejalan dengan kondisi infrastruktur yang mereka alami setiap hari.
Jalan penghubung menuju Tanaberu menjadi contoh paling nyata. Sudah sekitar dua dekade akses tersebut nyaris tak tersentuh pembangunan. Di saat aktivitas ekonomi dan mobilitas warga bergantung pada jalur itu, kondisi jalan justru semakin memprihatinkan.
“Kalau bicara efisiensi, kami juga ingin merasakannya. Tapi yang kami lihat justru pengeluaran besar untuk hal yang tidak langsung menyentuh kami,” ujar Edi seorang warga dengan nada tegas.
Kekecewaan itu bukan tanpa alasan. Selama ini, warga memilih tidak tinggal diam. Mereka bergerak sendiri, mengumpulkan dana, melibatkan perantau, hingga turun langsung memperbaiki jalan secara gotong royong. Upaya itu lahir dari kebutuhan, bukan sekadar inisiatif.
Di sisi lain, kebijakan kunjungan kerja yang menyasar lima kecamatan pulau juga dipertanyakan. Warga menilai kegiatan tersebut semestinya membawa dampak konkret, bukan sekadar agenda seremonial yang tidak meninggalkan perubahan berarti.
“Kalau hanya datang, lihat-lihat, lalu pergi tanpa solusi, kami yang di bawah tetap tidak merasakan apa-apa,” kata warga lainnya.
Bagi masyarakat Patori, persoalannya sederhana: mereka tidak menolak program pemerintah, tetapi meminta prioritas yang tepat. Infrastruktur dasar seperti jalan, bagi mereka, bukan proyek tambahan—melainkan kebutuhan utama yang menyangkut kehidupan sehari-hari.
Kondisi ini mempertegas jurang antara kebijakan dan realitas. Di satu sisi ada narasi efisiensi, di sisi lain warga masih harus berjuang sendiri memperbaiki akses yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah.
Meski demikian, pembangunan jalan sepanjang kurang lebih 1,3 kilometer tetap berjalan. Dengan alat seadanya dan semangat yang tidak surut, warga terus bekerja, berharap suatu saat ada perhatian yang benar-benar hadir, bukan sekadar janji yang berulang setiap lima tahun.
“Kalau kami menunggu, mungkin tidak akan pernah selesai. Jadi kami pilih bergerak. Tapi bukan berarti pemerintah boleh lepas tangan,” tutup seorang tokoh masyarakat.
Bagi warga Patori, ini bukan sekadar soal jalan. Ini tentang keadilan, prioritas, dan kehadiran negara di tengah masyarakatnya.
.jpg)
